DPR Tolak Tambahan Anggaran untuk MPR dan DPD

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Erma Suryani Ranik menyorot anggaran MPR yang dinilai memuat pengulangan. “Ada survei efektivitas pelaksanaan sosialisasi 4 pilar senilai Rp 1.058.575.775,00. Namun ada pula Public Survey Implementasi Pancasila dan Konstitusi senilai Rp 3.210.023.999,00. Ini tema-nya sama. Nggak ngerti saya cara berpikirnya bagaimana,” kata dia saat rapat kerja dengan Sekjen MPR dan DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/09/2015).

Tak hanya itu, anggota lainnya dari Fraksi PPP, Arsul Sani menyorot anggaran kendaraan roda dua dan roda empat MPR. Anggaran itu mencapai Rp 4.038.420.000.

Menurutnya, semua pihak harus berempati kepada rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Lebih lanjut, dia menyoroti mata anggaran penerimaan delegasi.

“Mohon disampaikan ke pimpinan kita di MPR, supaya tidak terkesan kita ini menghabiskan anggaran negara untuk hal-hal yang secara kualitatif tak pernah kita ketahui efektivitasnya,” ujar Arsul.

Menjawab pertanyaan sejumlah anggota komisi hukum itu, Sekjen MPR Eddie Siregar mengakui banyak tumpang tindih dalam susunan rencana kegiatan dan anggaran ini. Soal pengadaan kendaraan, dia mengatakan itu adalah rencana pengadaan bus.

“Soal mobil, ini kami sedikit tersenyum ketika diminta pengadaan dua buah bus eksklusif. Kami nggak pernah melakukan kegiatan itu,” kata Eddie.

Tak hanya menolak tambahan anggaran kegiatan MPR, komisi yang dipimpin Aziz Syamsuddin juga menolak tambahan anggaran pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) senilai Rp1,6 triliun. Pembangunan gedung DPD di Jakarta dinilai harus direm. Sebab DPD belum terlalu membutuhkan.

Erma Suryani menyarankan untuk mengefektifkan pilot project pembangunan Gedung DPD daerah di NTT dan DIY.

Komisi hukum meminta MPR merevisi rencana kegiatan dan anggaran 2016 dan tidak menyetujui usulan tambahan Rp 666.379.438.260 yang disampaikan guna mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi dalam rapat pleno Komisi III yang selanjutnya diteruskan ke Banggar DPR.

Lalu, Komisi III DPR meminta DPD merevisi kembali Rencana Kegiatan dan anggaran 2016 dan tidak menyetujui usulan tambahan sebesar Rp1.607.000.000.000 untuk pembangunan gedung di Jakarta.

Penulis : Amri 

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here