Wakil Ketua Komite II DPD, Ahmad Nawardi mengatakan bahwa selama ini rakyat tidak mengetahui rincian dari sejumlah yang dibayarkan PLN setiap bulan. “PLN juga tidak menyampaikan kepada publik berapa keuntungannya, berapa keuntungan yang didapat provider, berapa keuntungan yang didapat mitra-mitra kerja PLN, dan hal-hal lain,” kata Nawardi dalam diskusi dialog kenegaraan yang digelar DPD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 17/09? 2015.
Menurut dia, sistem pembelian listrik token tersebut bukan ide bekas Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan, melainkan melainkan pendahulunya yaitu Eddie Widiono. Persoalannya saat ini adalah masyaraakat seolah masyarakat dipaksa oleh PLN untuk menggunakan sistem token.
“Harusnya PLN memberikan pilihan saja, mau pilih token atau meteran? Jadi, harus diberi kebebasan pada masyarakat mau pilih yang mana? Apalagi kemiskinan bertambah,” ujarnya.
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, pembayaran listrik dengan token menyulitkan masyarakat desa yang tinggal di pelosok. Karena hanya menjadi beban masyarakat di tengah krisis ekonomi saat ini.
“Di daerah Madura atau Pacitan yang di pelosok-pelosok ini, kalau beli token lewat tetangga pasti harganya lebih mahal. Artinya kalo harganya Rp 100.000, beli di tetangga bisa dimahalin jadi Rp 110.000, harus menambah Rp 10.000, Rp 5.000 untuk tambah ongkos transportasi beli pulsa ke kota,” kata dia.
Penulis   : Nisa
Editor    : Amri
Â
Â
Â
