Adrianus menyebut, jeda waktu antara penyerahan daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) dengan penyerahan petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis atau operasional sangat lama.
“Jangan selalu menyalahkan pemerintah daerah. Yang salah sesungguhnya pemerintah pusat karena pola yang diambil tidak tepat,” kata Adrianus dalam dialog kenegaraan yang digelar DPD, Rabu 2 September 2015.
Dia menjelaskan, setiap 2 Januari pemerintah pusat menyerahkan DIPA ke pemerintah daerah. Baru pada Juni dikirim juklak dan Juli dikirim juknisnya. Dan Oktober baru memulai proyek pembangunan. Bahkan ada yang masuk November baru mulai pembangunan.
“Kalau polanya seperti ini terus, proyek di daerah pasti selalu gagal karena waktu pengerjaannya singkat. Yang parahnya ada kebut-kebutan proyek karena harus menghabiskan anggaran yang ada. Jadi memang anggaran baru mulai terserap Oktober ke atas. Tidak salah kalau sekarang penyerapan anggaran lambat,” ujarnya.
Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengusulkan bahwa pola tersebut harus diubah. Caranya saat penyerahan DIPA harus sekaligus menyerahkan juklak dan juknisnya. Setelah itu langsung dilakukan asistensi. Sehinga Februari hingga maret sudah mulai perencanaan termasuk proses lelang. Dan April sudah mulai pembangunan.
“Saya yakin kalau polanya seperti ini, tidak akan terjadi lagi enam bulan pertama tidak ada penyerapan anggaran. Supaya pembangunan cepat dan sesuai kebutuhan tetapkan saja musrenbangnas menjadi UU tidak perlu lagi UU APBN,” kata dia.
Penulis : Amri
________________________________________________________________________
BERITA LAIN:
Kurangi Kewibawaan Lembaga, MPR Minta Karpet Merah Dibongkar
Gelombang PHK Menghantam Indonesia Menaker Malah ke Luar Negeri
5 Langkah Pemerintah untuk Perbaiki Kualitas Pembangunan
Komisi IV DPR: Mafia Mainkan Harga Daging Sapi
Â
Â
Â
