“Besok itu tanggal 2 (September) kami memanggil menteri tenaga kerja. Dan kita sebetulnya agak kecewa sedikit dengan pak menteri lantaran beliau ke luar negeri terus,” kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (31/8/2015).
Menurut Dede, semua fraksi di komisinya sepakat akan meminta keterangan dari pemerintah. Untuk menentukan langkah yang akan dilakukan dalam mengantisipasi gelombang PHK perusahaan-perusahaan swasta terhadap karyawannya.
“Karena pada dasarnya sekarang ini kan kondisi katakan kita sedang menuju krisis, dan naif sekali kalau kita tetap mengatakan perekonomian masih aman-aman saja. Tapi, kita mengatakan saat ini prekonomian sudah bendera merah, lalu apa langkah yang akan dilakukan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, pemerintah kudu mencegah terus terjadinya PHK massal. Untuk itu, parlemen meminta pemerintah perlu mengambil langkah seperti menelurkan kebijakan yang meringankan pelaku industri.
“Salah satunya dengan memberi supporting kepada para pelaku usaha. Yaitu bicara penundaan pembayaran pajak para pengusaha misalnya, artinya ditunda yang penting tidak PHK,” kata dia.
Penulis : Amri
________________________________________
BERITA LAIN:
Jelang HUT ke-70 Fungsi Legislasi DPR Belum Maksimal
5 Langkah Pemerintah untuk Perbaiki Kualitas Pembangunan
Rupiah Tembus Rp14 Ribu, DPR Minta Penjelasn Menkeu dan BI
Komisi IV DPR: Mafia Mainkan Harga Daging Sapi
Rupiah Terpuruk, DPR: Pemerintah Jangan Lepas Tanggung Jawab
