Pertama, pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah secara signifikan. Sehingga untuk pertama kalinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) total anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp780,4 triliun.
“Hal ini dilakukan melalui pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK serta peningkatan dana desa di 2016 lebih dari 10 persen. Langkah itu diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” kata Bambang dalam rapat paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Kedua, lanjut dia, melanjutkan pengalihan belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran (subsidi listrik) ke belanja yang lebih produktid melalui peningkatan belanja infrastruktur, pertanian, perikanan dan pariwisata.
“Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APbN yang untuk pertama kali diwujudkan di 2016 sebagai komitmen pemerintah sesuai amanah undang-undang. Pemenuhan anggaran itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama penyediaan berbagai fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Keempat, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu dengan menambah penerima bantuan tunai bersyarat dari sekitar 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 juta keluarga dan memperkuat Kartu Indonesia Pintar hingga meningkatkan program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Kelima memperluas program kredit usaha rakyat untuk mendukung kegiatan usaha menengah kecil, dan mikro melalui peningkatan anggaran subsidi bunga, pemberian subsidi bunga yang lebih besar yaitu 8,5 persen per tahun serta penambahan coverage kredit hingga Rp123 triliun,” kata dia.
Penulis : Amri
____________________________________________________________________
BERITA LAIN:
Rupiah Tembus Rp14 Ribu, DPR Minta Penjelasn Menkeu dan BI
Mendagri: Daerah Minim Serap Anggaran, DAK Akan Dikurangi
Komisi IV DPR: Mafia Mainkan Harga Daging Sapi
Â
Â
Â
Â
