Hal tersebut diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Arifin dalam sidang terdakwa YA dan ZN. Menurut JPU M Arifin, para kepala sekolah yang menjadi saksi dalam sidang tersebut mengakui pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim pada tanggal 3 Juni 2014.
Dalam pertemuan itu, Hamirul memberikan arahan agar pembelian barang Bansos TIK dikoordinir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melalui rekanan yang telah ditunjuk.
“Para saksi dalam persidangan itu mengungkapkan agar perintah yang disampaikan oknum Kepala Dinas dan Kebudayaan jangan sampai keluar dan dirahasiakan,” jelas JPU M Arifin.
Dijelaskannya, keterangan para saksi yang mengarah kepada keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu lansung di konfrontir oleh majelis hakim kepada yang bersangkutan yang hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut.
“Dalam persidangan itu hakim menanyakan langsung kepada oknum Kepala Dinas dan Kebudayaan, namun jawaban yang diberikannya berbelit-belit dan tidak mengakuinya,” jelas Arifin. Lalu lanjutnya, majelis hakim menyampaikan secara lisan kepada JPU, agar menyidik oknum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Bansos TIK ini berupa seperangkat komputer atau laptop yang diterima oleh 62 Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan audit BPKP kasus dugaan korupsi Bansos TIK 3 miliar telah merugikan negara sebesar Rp667 juta.
Kedua tersangka sendiri telah mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara melalui Kejari sebesar Rp266 juta. Sementara para kepala sekolah yang menjadi saksi juga telah mengembalikan sisa dana bansos kepada negara melalui Kejari sebesar Rp 217 juta.
Penulis : Tezet
____________________________________________________
BERITA LAIN:
Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Bansos TIK Diknas Muara Enim
Pekan Depan, Kejari Muara Enim Periksa Tersangka AR
KPK Tetapkan Bupati Empat Lawang dan Istri Sebagai Tersangka
PTBA Audiensi Ke Pemkab Muara Enim
PT MPI Bakal Bangun Pabrik Semen Senilai Rp 100 Miliar di Muara Enim
