DPR Setujui Jenderal Gatot Nurmantyo Jadi Panglima TNI

Hal itu diputuskan setelah komisi bidang pertahanan itu melakukan serangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap Gatot yang dimulai pukul 15.30-21.00 WIB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

“Komisi I DPR menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Moeldoko dan setuju pengangkatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan selanjutnya laporkan ke pimpinan DPR untuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) dan putusan akhir dibawa ke rapat paripurna,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, setidaknya ada beberapa poin pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengangkatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI.

Yang pertama yaitu, persyaratan administrasi tidak memiliki masalah. Kedua, visi dan misi yang disampaikan mantan Pangkostrad itu dijelaskan secara detail kepada jajaran Komisi I DPR. Salah satunya, dijelaskan terhadap aspek geopolitik, ekonomi dan tren yang terjadi.

“Ini pandang jauh ke depan. Ditegaskan juga apa yang jadi ancaman Indonesia ditengah dinamika yang ada. Selain itu, kedepan juga dipaparkan beliau pusat konflik sumber daya alam rentan di kawasan ini. Ini juga digaris merah oleh Tantowi (Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar),” ujarnya.

Ketiga lanjut dia, program Jenderal TNI Gatot Nurmantyo secara institusi ingin konsolidasi internal termasuk moderenisasi alutsistanya. “Ini kita bedah betul,” lanjut Mahfudz.

Atas hal itu, tambah Mahfudz, Dari sepuluh fraksi sudah sampaikan beberapa pandangannya. Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat, setuju Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI.

Kemudian, Fraksi Nasdem setuju dengan catatan yaktu meminta komitmen untuk prioritaskan industri pertahanan dalam negeri. Fraksi PPP setuju dan meminta khusus kepada calon Panglima TNI bahwa prinsip TNI tidak cukup hanya tegas, tetapi komitmen dan bertanggung jawab.

Sementara, Fraksi Golkar setuju dengan tiga catatan. Pertama, meminta langkah terobosan dalam menentukan kesejahteraan rakyat. Kedua, solusi penyelesaian sengketa tanah. Ketiga, partisipasi masyarakat. Kemudian, Fraksi PDIP setuju tanpa catatan.

“Jadi 10 fraksi sepakat setuju terhadap pencalonan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI,” kata dia.

Sementara itu  Jenderal Gatot Nurmantyo yang saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI mengaku bersyukur telah disetujui oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Panglima TNI setelah melewati serangkaian fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di komisi bidang pertahanan itu.

“Jadi syukur alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur akhirnya setelah hampir lima jam semuanya bisa selesai dan kalau rekan-rekan wartawan merasakan disini dingin, perasaan saya hampir lima jam panas saja,” kata Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Gatot mengaku terkejut atas apa yang disampaikan para anggota Komisi I DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap dirinya itu. Ternyata kata dia, komisi yang dipimpin Mahfudz Siddik itu sangat memahami tugas dan ancaman TNI.

“Tidak saya duga pertanyaan yang bersifat strategis dan pendalaman semakin malam pertanyaan semakin menggigit ini yang membuat saya semakin bangga dengan Komisi I pertanyaan-pertanyaan yang bersifat strategis dan mempunyai harapan ke depan yang lebih baik untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Rebuplik Indonesia,” ujarnya.

Mantan Pangkostrad itu pun enggan ditanya apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah dirinya mendapat persetujuan Komisi I DPR menjadi Panglima TNI. Kata Gatot dirinya belum resmi menjadi Panglima TNI sebelum disetujui melalui rapat paripurna DPR dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Saat ini saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat,  Panglima saya Jenderal Moeldoko jadi kalau bertanya tentang apa Panglima TNI saya tidak bisa menjawab begitu ya,” lanjut dia.

Terlepas dari hal itu, dia berjanji akan segera menjalankan catatan yang diberikan sejumlah fraksi di Komisi I DPR sebagai syarat persetujuan mendukung pilihan Presiden Jokowi itu.

“Catatan yang disampaikan fraksi tentunya tadi sudah saya catat semuanya dan itu menjadi komitmen dan memang tadi dalam intraksi tanya jawab ada hal yang harus dilakukan berdasarkan pendalaman yang disampaikan kepada saya sebaga calon Panglima TNI dan itu komitmen yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan,” kata Gatot.

Penulis : Amri
____________________________________________________________
BERITA LAIN:
PKB Tuding Menteri Non Parpol Didukung Cukong
Anggota DPRD Terlibat Suap Akan Dipecat
KPK Usut Bupati Muba Terlibat Suap
KPK Geledah Rumah Bupati Muba

 

 

 

Leave a Reply