Masinton memastikan bahwa menteri yang menghina Presiden Jokowi bukan berasal dari partai pendukung atau yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Kalau persisnya aku enggak tahu. Yang jelas bukan dari PDIP, bukan dari partai pendukung,” kata Masinton saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (29/6/2015).
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan menteri yang menghina Presiden Jokowi adalah menteri perempuan dari kalangan profesional di mana kementeriannya berada di bawah koordinasi perekonomian.
Sang menteri tersebut dianggap menghina presiden, karena menteri itu telah menyebut Presiden Jokowi ragu-ragu dalam mereshuffle atau merombak kabinetnya.
“Mungkin karena mau direshuffle dia kemudian bilang presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada presiden itu di luar rapat, kalau ada kebijakan yang bagaimana sampaikan ke presiden, bukan ke yang lain. Harusnya loyal,” ujarnya.
Dia memastikan bahwa Jokowi sudah mengetahu nama menteri yang menyebut dirinya ragu-ragu dalam merombak kabinetnya. Menurut Masinton, seharusnya pembantu presiden harus tunduk, patuh dan loyal kepada presiden bukan malah menghina yang membuat kredibilitas sang presiden turun.
“Ya (menteri menghina Jokowi) harus direshuffle. Selama masih menjabat menteri, dia harus tunduk, taat, dan loyal, menampakkan dedikasinya pada atasan langsung. Konsekuensi jabatan seperti itu,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada menteri yang menghina Presiden Joko Widodo. Hinaan tersebut dilontarkan para menteri di kabinet kerja usai rapat di Istana Presiden beberapa waktu lalu.
Dia tak menampik bahwa hinaan tersebut seiring dengan wacana reshuffle atau perombakan kabinet yang sedang mengemuka. “Ada menteri yang menghina Presiden. Pembantu Presiden malah menghina,” kata Tjahjo di Jakarta Minggu, 28 Juni 2015.
Penulis/Editor: Amri
_________________________________________
BERITA LAIN:
Anggaran Belum Siap Pilkada Bisa Ditunda
Soal Dana Aspirasi, Pemerintah Tunggu Proposal DPR
Ini Penjelasan Ketua KPU Soal Audit BPKÂ
KPU Dicecar Komisi II DPR Terkait Audit BPK
Selama Ramadhan PBNU Minta Tak Ada Sweeping
Anggota DPRD Terlibat Suap Akan Dipecat
KPK Usut Bupati Muba Terlibat Suap
KPK Geledah Rumah Bupati Muba
Â
Â
Â
