Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan praktik titip menitip kader merupakan hal yang biasa. Rekan koalisi seperti Partai Keadilan Sejahtera pun bisa menitipkan kader potensialnya.
“Di tempat yan?g lain bisa juga Gerindra yang menitip ke PKS. Kita punya kesepahaman yang sama PPP, Partai Golkar dan lain-lain, jadi kalau saling menitip ya biasa saja,” kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, nantinya pihaknya bekerjasama dengan lembaga survei untuk menilai masing-masing kader yang layak menjadi calon kepala daerah. Apabila kader PPP kubu Djan Faridz lebih baik maka partai kepala garuda siap menyerahkan kursi di daerah untuk kader partai berlogo ka’bah itu.
“Spakah kader PPP itu baik dan lebih baik dari kader Gerindra? Kalau lebih baik, ya dipertimbangkan lagi karena Gerindra tidak memaksakan harus kader ya,” ujarnya.
Desmond menjamin kader Partai Gerindra tak akan merasa dirugikan kursinya akan berkurang untuk PPP versi Muktamar Jakarta. Sebab yang menilai adalah lembaga survei.
“Oh tidak, kan survei itu yg mengindikasikan kami ini lebih baik atau lebih buruk. Kalau kita lebih baik, yang lain termasuk PPP akan mendukung kita,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz mengaku telah membuat skenario bagaimana kader potensialnya bisa mengikuti pemilihan kepala daerah. Mereka akan menitipkan para calon kepala daerah ke rekan koalisinya Partai Gerindra.
“Melalui Partai Gerindra, kader-kader potensial kita ajukan sebagai bupati, Wali Kota dan Gubernur,” kata Djan Faridz di Kantor DPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2015).
Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu mengatakan dirinya telah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membahas kerjasama antara kedua partai di pemilihan kepala daerah serentak. Dari pembicaraan itu menurutnya, Prabowo tak memberikan persyaratan apapun mengenai bentuk kerjasama itu.
Penulis: Amri
___________________________________
BERITA LAIN:
Ketua BPK Harry Azhar: Golkar Tak Bisa Perintah Saya
SK Dibatalkan PTUN, Menkumham Ajukan Banding
SK Dibatalkan, Menkumham Yassona: PTUN Tak Berwenang
PTUN Batalkan SK Menkumham Partai Golkar Kubu Agung Laksono
SBY Pimpin Demokrat Hingga 2020
Pemerintah Beri Tenggat Waktu Golkar dan PPP Selesaikan Konflik
Baleg DPR Usulkan Waktu Reses Dipersingkat
Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah Dibatasi
Â
Â
Â
