Kesepakatan itu diperoleh dari hasil pertemuan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dua kubu di waktu yang berbeda. “Itu kan islah terbatas saja. Jadi islah itu, kita sedang mengupayakan bagaimana memastikan kader-kader Partai Golkar yang mau jadi calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Itu saja,” kata Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (24/5/2015).
Namun demikian, menurut mantan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu, islah terbatas tak akan mempengaruhi upaya banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas pembatalan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta.
“Jadi naik banding tetap berjalan. Kalau perlu kasasi. Jadi tidak benar bahwa kemudian, hal itu merubah rencana seperti semula. Akta banding sudah ada, tinggal Senin ini kami ajukan memori banding. Demikian dengan Menkumham,” ujarnya.
Agung menambahkan, islah terbatas tersebut semata-mata untuk memperjuangan Partai Golkar ikut dalam Pilkada serentak 2015. Sehingga pihaknya sepakat untuk mengutamakan kepentingan nasional dan bangsa agar agenda politik nasional tersebut bisa berjalan dengan baik. Yaitu dengan menjalin kerjasama dengan kubu Aburizal Bakrie.
“Yang diislahkan itu bukan kepengurusan tapi bagaimana cari jalan keluar agar calon kepala daerah di 269 daerah bisa ikut,” kata dia.
Penulis : Amri
____________________________________________________________
BERITA LAIN:
Presiden Jokowi Pilih 9 Srikandi jadi Pansel Pimpinan KPK
SK Dibatalkan, Menkumham Yassona: PTUN Tak Berwenang
Kementerian PDTT dan Perhutani Kerjasama Tingkatkan Peran Desa Hutan
Kepulauan Seribu, Potensi yang Terabaikan
Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Bangun Karakter Kota
Belum Ada Anggaran, Pilkada Serentak Terancam Ditunda
Kosong Anggaran, KPU Tak Bisa Laksanakan Pilkada
Rakyat Makin Terjepit PAN Minta Penyaluran Raskin Dipercepat
Â
Â
Â
