Jakarta, Kabarserasan.com–Keinginan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menjadikan laut sebagai pusat ekonomi patut didukung. Mengingat lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut dan potensinya terabaikan.
“Tol laut disamping menjalin konektivitas antar pulau, juga akan menjadi bagian penting dari program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya dalam pesan singkat yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (15/5/2015).
Namun sayangnya, lanjut dia, Kepulauan Seribu yang jaraknya tak seberapa jauh dari pusat pemerintahan masih terabaikan. Menurutnya, mobilitas penduduk setempat menjadi terhambat dan terbatas akibat ketiadaan transportasi antar pulau.
Legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta III itu mengatakan, ada 105 pulau di gugusan Kepulauan Seribu di mana 11 diantaranya adalah pemukiman penduduk yang jumlahnya sekitar 25 ribu orang masih mengandalakan transportasi seadanya.
“Di tengah tingginya keinginan penduduk untuk saling berinteraksi di antara mereka yang hidup di pulau-pulau berbeda, perhatian Pemprov DKI Jakarta masih rendah. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastrukur sangat minim. Padahal untuk daerah kepulauan, infrastruktur adalah hal vital dalam rangka mencegah isolasi,” ujarnya.
Oleh karenananya, Politisi Golkar itu mendesak pemerintahan Jokowi-JK membangun sarana transportasi di Kepulauan Seribu untuk menunjang kehidupan para penduduk. Sebab menurutnya, kepulauan itu menyimpan banyak potensi alam dan sumber pendapatan yang menggiurkan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pariwisata menjadi opsi menarik. Banyak pulau yang bisa digarap sebagai objek wisata bagi masyarakat DKI, Banten bahkan dari mancanegara. Pembangunan pariwisata di kawasan Kepulauan Seribu akan menimbulkan multiplier effect. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk yang masih banyak yang menganggur,” kata dia.
Penulis : Amri
________________________________________________________
BERITA LAIN:
Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Bangun Karakter Kota
Belum Ada Anggaran, Pilkada Serentak Terancam Ditunda
Kosong Anggaran, KPU Tak Bisa Laksanakan Pilkada
Protitusi Makin Marak, RUU KUHP Perzinahan akan Diperketat
Rakyat Makin Terjepit PAN Minta Penyaluran Raskin Dipercepat
Komisi VIII Usulkan Presiden Jokowi Evaluasi Menteri Puan
Tantangan Makin Berat, Jokowi Minta Elit Politik Jangan Ribut
