DPR Sesalkan Intervensi Sekjend PBB Ban Ki-moon Soal Hukuman Mati

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin menyesalkan Intervensi Ban Ki-moon terhadap hukum Indonesia. Dia mensinyalir bahwa Ban Ki-mood mendapat tekanan dari Pemerintah Australia, Perancis dan Brasil. Sebab sebelumnya PBB tidak pernah mencampuri urusan hukum negara lain.

“Di Malaysia, Afrika, Timur Tengah bahkan Amerika sendiri masih ada hukuman mati tapi Sekjen PBB tidak pernah mencampuri itu. Sebab, memang bukan tugasnya untuk mengintervensi hukuman mati sebuah negara, termasuk hukuman mati di Indonesia,” kata Tubagus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, sikap intervensi Ban Ki-moon tersebut bisa menurunkan kredibilitas PBB karena sebelumnya tak pernah mencampuri urusan rumah tangga negara-negara lain.

“Bahkan langkah ini bisa menurunkan kredibilitas Ban Ki-moon sendiri di mata dunia karena bukan tugas dan wewenangnya. Belum ada Sekjen PBB berbicara hukum positif di negara masing-masing,” ujarnya.

Dia berharap Pemerintah Indonesia terus menjalani hukuman mati, karena yang menderita akibat kejahatan narkoba ini adalah Indonesia bukan negara lain.

“Hukuman mati adalah hukuman positif di Indonesia, sehingga Sekjen PBB tidak perlu ikut campur, karena ini bukan masalah konflik antar negara tapi hukm yang berlaku di negara-negara itu,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengimbau Indonesia untuk tidak mengeksekusi mati 10 narapidana kejahatan narkotika,  dua di antaranya warga Australia. Diketahui Warga negara Australia, Nigeria, Brasil, Ghana dan Filipina ada dalam daftar yang akan segera dieksekusi mati.

“Sekretaris Jenderal meminta pemerintah Indonesia untuk menahan diri dari melakukan eksekusi, seperti yang diumumkan, dari 10 tahanan hukuman mati atas tuduhan kejahatan narkoba,” kata juru bicara Ban seperti dilansir kantor berita AFP, Minggu (26/4/2015). (Amr)

Berita Lain:
Wapres JK: Presiden Jokowi Belum Setujui Gedung DPR Baru
TNI Dan Tentara Perancis Latihan Bersama di Lebanon
Disetujui Presiden Jokowi, Gedung DPR Baru Segera Dibangun
Tanpa Protes Paripurna DPR Sahkan UU KPK
Hutang Sejarah KAA, Merdekakan Palestina
ini Dia Tahapan Pilkada Serentak
Komjend Pol Budi Gunawan Resmi jadi Wakapolri
Peringati Hari Kartini, KPK Tantang Perempuan untuk Jadi Pimpinan KPK
Pemerintah Bekukan PSSI, La Nyala Ketua Umum yang Baru

 

 

 

Leave a Reply