Hutang Sejarah KAA, Merdekakan Palestina

“Kegiatan memperingati 60 tahun pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika ini memiliki makna dan tujuan untuk memperbaiki masa depan yang lebih damai dan sejahtera bagi negara dan rakyat di kedua benua,” kata Novanto dalam pidatonya saat pembukaan Konferensi Parlemen Asia-Afrika di gedung DPPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015). Acara itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin dunia.

Novanto juga secara khusus mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang memprakarsai peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika, yang makna membahas berbagai isu mulai dari pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, kesehatan, konservasi lingkungaan hidup serta kemerdekaan Palestina.

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, kemitraan strategis baru diharapkan bisa memberi kekuatan yang efektid untuk membuka jalan bagi keberhasilan memperjuangan kemerdekaan Palestina ke depan.

“Dengan demikian, kita negara dan rakyat di Asia-Afrika akan menuntaskan hutang sejarah yang belum kita selesaikan, yakni memerdekakan Palestina. Untuk dapat merespons tantangan tersebut, konferensi parlemen ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah komitmen baru dalam bentuk deklarasi,” ujarnya.

Parlemen Indonesia, tambah dia, perlu menekankan perlunya kerjasama yang konkrit di bidang infrastruktur, agribisnis, energi, perdagangan, investasi dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Oleh karena itu, perlu segera dibangun komunikasi efektif antar benua dalam wadah forum kerjasama antar Parlemen Asia-Afrika.

“Kita juga mulai memikirkan perlunya membangun peran parlemen, untuk memajukan demokrasi dunia, dengan membentuk Forum Parlemen Dunia Untuk Demokrasi. Di Indonesia, kami menegaskan pentingnya peran parlemen dalam diplomasi international. Parlemen Indonesia bertugas memperkuat diplomasi pemerintah,” kata dia. (Amr)

Berita Lain:
ini Dia Tahapan Pilkada Serentak
Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah Dibatasi
Politis PDIP Nilai Menteri Jokowi Tak Ada yang Revolisioner
Komunikasi Simpangsiur, KIH Bentuk Setgab
Kebijakan Petralite Langgar Undang-undang
Mulai Mei Pemerintah Hapus Premium di Pasaran

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here