Jokowi Cabut Perpres DP Mobil Pejabat

“Presiden memerintahkan kepada kami Seskab dan Mensesneg untuk bukan hanya mereview tetapi juga mencabut Perpres terkait tambahan dana uang muka mobil untuk pejabat pembelian perorangan,” kata Mensesneg Pratikno usai rapat konsultasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Dia mengatakan, penerbitan Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tak sesuai dengan kondisi ekonomi bangsa yang sedang melemah. Sehingga menurut Pratikno dalam waktu dekat Perpres untuk membatalkan Perpres Nomor 39 Tahun 2015 itu akan segera diterbitkan.

“Dalam waktu dekat kami akan menerbitkan Perpres untuk mencabut Perpres tersebut. Memang sebetulnya dari sisi substansi (Perpres) itu tidak masalah karena memang sudah lima tahunan tidak pernah direvisi tetapi ini tidak tepat untuk suasana ekonomi masyarakat saat ini,” ujarnya.

Pratikno menambahkan, dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi sempat menyinggung pemberian uang muka kendaraan pejabat negara perorangan sebesar Rp210 juta. Dengan demikian, Presiden usungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu semakin mantap untuk mencabut Perpres 39 Tahun 2015.

“Perlu diingat Perpres itu sudah lama dibahas, mulai bulan Januari, jadi surat DPR itu kan tanggal 5 Januari jadi sudah lama sekali dibahas, suasana pada saat itu memang tidak perlu dirisaukan, tetapi kan justru ketika diundangkan suasananya tidak tepat lagi,” kata dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden yang menaikkan fasilitas tunjangan uang muka untuk pembelian mobil perorangan bagi pejabat negara menjadi Rp 210.890.000 dari sebelumnya Rp 116.650.000.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, kenaikan tersebut dilakukan karena ketentuan lama dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan peningkatan harga kendaraan bermotor saat ini.

Tunjangan Rp 116,650 juta tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden No 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Maret 2015 menandatangani Perpres No 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan tersebut. (Nis/Amr)

Berita Lain:
Menang PTUN, Kubu ARB Minta Kubu Agung Tak Usik Fraksi Partai Golar di DPR
Kisruh Golkar: Tommy Soeharto Tantang Yorrys
Bareskrim Bidik Dua Tersangka Pemalsuan Dokumen dari Kubu Agung
Ini Syarat Jadi Sekjend PDIP
Tidak Siap Dana, 65 Daerah Terancam Gagal Pilkada
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan BBM
Said Didu Komisaris Baru PTBA

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here