Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Erma S. Ranik mengatakan, pekan lalu saat kunjungan ke luar negeri, Jokowi berjanji segera menyelesaikan kisruh yang terjadi antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya, dengan melantik Budi Gunawan.
“Kalau sampai hari Minggu belum ada keputusan Presiden, artinya beliau menjilat ludah sendiri,” kata Erma saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Seharusnya, lanjut Erma, Jokowi mengambil sikap tegas untuk menuntaskan kisruh KPK-Polri yang bermula dari ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi, sehingga merambat pada dugaan kriminalisasi semua pimpinan KPK. Mengingat, dua institusi penegak hukum tersebut berada langsung di bawah kendali Presiden.
“Harusnya jadi pemimpin ya harus tegas. Membiarkan konflik semakin melebar hanya memperlihatkan semakin terang-benderang kurangnya kapasitas kepemimpinan Presiden,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang membiarkan kisruh KPK-Polri terus berlarut-larut. Salah satu dampaknya, Polri tidak dapat bekerja maksimal lantaran tidak memiliki pimpinan definitif.
“Saya pribadi sih masih ingin menunggu sampai Minggu. Karena saya memegang janji Presiden, janji pemimpin tertinggi di republik ini,” kata dia.(Ans/Amr).
Berita Lain:
Banjir Jakarta Akibatkan Pelaku Usaha Rugi Rp 1,2 Triliun per HariÂ
DPR dan Pemerintah Sepakat Penetapan Harga BBM Dilakukan Per BulanÂ
PT BA Optimis Bisnis Batubara Membaik Tahun Ini
133 Terpidana Mati, Tunggu Giliran Dieksekusi Â
Kejaksaan Agung Usut Bupati Korup Â
Hati-Hati Bermain Media Sosial, Bisa Masuk Penjara Â
Kejari Muara Enim : Jangan Takut Lapor Jika Ada Indikasi Penyalahgunaan Anggaran Â
Penyidikan 2 Kasus Korupsi di Muara Enim Tunggu Audit BPKP
Â
Â
Â
Â
Â