Politisi PDIP: Kompolnas Ikut Perkeruh Konflik Polri KPK

“Masing-masing anggota Kompolnas mengumumkan secara terbuka calon Kapolri, yang satu sama lainnya berbeda,” kata Tubagus dalam siaran pers yang diterima KabarSerasan.com di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Awalnya kata Tubagus, Kompolnas mengumumkan ada 9 orang nama yang akan diajukan menjadi calon Kapolri lalu diralat 7 atau 5, kemudian calon dirampingkan dan dicoret 2 orang yaitu Komjen Pol Budi Waseso dan Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno. Hal itu merujuk pada pemberitaan media nasional hari ini.

“Saya sarankan Kompolnas agar lebih menahan diri dan lebih bijak dalam membuat pernyataan-pernyataan ke publik terutama menyangkut kredibilitas orang perorangan,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan di lingkungan TNI atau Polri ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya dalam menseleksi untuk promosi jabatan yang dilakukan ketat dan rahasia.

“Mengapa harus rahasia? Ya karena menyangkut kredibilitas calon, agar tidak muncul fitnah, isu, rumor dan gosip dilingkungan calon itu sendiri, bahkan jangan sampai terjadi saling jegal dan saling fitnah. Suasana kebatinan jiwa korsa atau I esprit de corps itu harus tetap dijaga dan dipelihara,” lanjut dia.

Seharusnya lanjut Tubagus, Kompolnas berperan menjaga suasana persatuan dan kesatuan di lingkungan Polri bukan memperkeruh. Dia mengingatkan, lembaga tersebut menghindari pengumumam calon Kapolri yang dilakukan tiap hari.

“Gunakan saja lembaga-lembaga yang sah seperti PPATK atau KPK atau lembaga-lembaga lainnya untuk melihat rekam jejak seorang calon. Sekali lagi mempromosikan atau memecat seseorang itu tetap ada etikanya,” ujarnya.

Kemudian dia menyarankan, Kompolnas tidak perlu terlalu over proaktif dalam pengumuman calon Kapolri. Sebaiknya kata dia, menunggu permintaan Presiden Joko Widodo.

“Lalau presiden sudah minta baru serahkan. Setahu saya Presiden Jokowi sampai saat ini belum resmi memnta calon Kapolri, lalu kenapa jadi super sibuk? Bahkan terjebak dalam pro dan kontra publik. Sekali lagi saya ingatkan, hak dan privasi para calon yang akan dipromosikan harus tetap dijaga agar tidak menjadi fitnah,” kata dia.(Amr)

Berita Lain:
KPK Sita Harta Fuad Amin Hingga Rp200 miliar 
Kasus Damkar, Penetapan Tersangka Masih Tunggu Hasil Audit  
Jaga Marwah Polri, Presiden Diminta Tak Lantik Budi Gunawan
Fantastik, Batu Nyi Roro Kidul Berharga Rp 5 Miliar 
Komisi II Sepakati Revisi UU Pilkada Terbatas 
DPD Ajukan Hak Bertanya Pada Presiden Jokowi 
KPK Tahan Sutan Bhatoegana di Salemba
Ketemu Jokowi, Prabowo Singgung Pengangkatan Budi Gunawan  
DPR dan Pemerintah Sepakat Penetapan Harga BBM Dilakukan Per Bulan 
PT BA Optimis Bisnis Batubara Membaik Tahun Ini
Batubara Redup, PTBA Nyalakan Pabrik Listrik  
Anak Usaha PTBA Akuisisi PT SBS 
Kemenkeu Pesan Satu Blok Penjara Untuk Penunggak Pajak  

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here