DPD Ajukan Hak Bertanya Pada Presiden Jokowi

Penggalang penggunaan hak bertanya itu adalah Senator asal DKI Jakarta AM Fatwa menjadi Inisiator penggunaan hak bertanya tersebut.

“DPD akan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan cadangan energi nasional. Lalu bagaimana kesiapan infrastruktur, seperti pembangunan kilang minyak dan pendanaan dalam mewujudkan kebijakan tersebut,” kata Fatwa dalam jumpa pers di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2015).

DPD kata dia, berharap pemerintah dapat memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2013, dimana salah satu poinnya menyatakan bahwa ketentuan pasal 28 UU No 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa menyatakan butir terakhir yang akan dipertanyakan DPD adalah menyangkut pengalihan subsidi BBM. Disamping itu hal utama yang akan dimintai keterangan kepada pemerintah mengenai harga bahan pokok yang tidak juga turun seiring menurunya harga BBM bersubsidi. Bahkan terdapat beberapa harga bahan pokok yang cenderung naik.

“Kita berharap akan ada kebijakan pengalihan subsidi yang berpihak kepada rakyat seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, pertanian, transportasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurutnya, hak bertanya adalah salah satu hak yang paling mendasar dan bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh DPD. “Bertanya sudah biasa dilakukan alam rapat kerja dengan para menteri, tapi khusus hak bertanya pada presiden harus menyangkut hal-hal yang strategis dan berkaitan dfbgan kepentingan rakyat banyak,” lanjut dia.

Dia menambahkan, hak bertanya tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui surat. “Ini sudah disampaikan ke Pak Jokowi melalui surat dari DPD dan harus dijawab dalam rapat paripurna DPD nantinya,” kata Fatwa. (Amr)

Berita Lain:

Komisi II Sepakati Revisi UU Pilkada Terbatas 
DPR dan Pemerintah Sepakat Penetapan Harga BBM Dilakukan Per Bulan 
KPK Tahan Sutan Bhatoegana di Salemba 
PT BA Optimis Bisnis Batubara Membaik Tahun Ini 
Minim Perusahaan di Muara Enim Pekerjakan Penyandang Cacat 
Sekda Kabupaten Muara Enim Mengundurkan Diri 
Batubara Redup, PTBA Nyalakan Pabrik Listrik 
Anak Usaha PTBA Akuisisi PT SBS 
Kemenkeu Pesan Satu Blok Penjara Untuk Penunggak Pajak  
Targetkan Swasembada Beras, Pemerintah Andalkan Desa Mandiri 
Ketemu Jokowi, Prabowo Singgung Pengangkatan Budi Gunawan  
Nasib Budi Tergantung Jokowi
Dana Desa Rawan Jadi Bancakan Politik 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here