Dana Desa Rawan Jadi Bancakan Politik

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmadi Noor Supit mengingatkan agar dana desa tidak menjadi bancakan politik. Mengingat, dana desa itu bisa dibilang sangat menggiurkan secara politik.

“Kita (DPR) kan selalu bilang urusan membangun jangan berpikir urusan politik, urusan membangun itu amanat konstitusi. Jadi ini jangan sampai jadi bancakan politik,” kata dia di sela-sela acara Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2015).

Politikus Golkar itu menjelaskan, dirinya tak mempersoalkan kementerian mana yang berwenang untuk mengelola dana desa tersebut. Yang penting, kata dia, apapun kementeriannya tujuannnya untuk membangun desa.

“Biarlah semata-mata ini untuk membangun desa,” ujarnya. Menurut Supit, bila melihat dari garis unsur pemerintahannya, desa itu merupakan bagian dari pemerintah. Artinya, kata dia, desa berada di bawah Kemendagri.

Namun masalahnya, lanjut Supit, ada nomenklatur baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo yaitu Kemendesa-PDTT itu. “Ini mestinya dihindari yang bisa menjadi tabrakan secara politik,” lanjutnya.

Dia mengatakan sebenarnya mudah bagi Presiden Jokowi untuk menyelesaikan polemik kewenangan dana desa itu. “Kan presiden yang punya program, itu kan gampang tinggal bagaimana maunya presiden,” kata dia.

Diketahui, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menambah pagu anggaran Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Penambahan ini dilakukan, karena menurut Bambang alokasi dana desa dalam APBN 2015 dinilai masih relatif kecil. “Hanya sekitar 1,5 persen dari pagu dana transfer ke daerah,” katanya di Jakarta, 23 Desember 2014 lalu.

Menurut dia, jumlahnya akan lebih besar dari yang sudah dianggarkan dalam APBN 2015. Seperti diketahui, alokasi dana desa dalam APBN 2015 yang sudah disepakati pemerintah dan DPR lalu sekitar Rp 9 triliun. (Ans/Amr)

Berita Lain:
Targetkan Swasembada Beras, Pemerintah Andalkan Desa
Terkait PAW, DPRD Muara Enim Konsultasi ke Depdagri
DPRD Muara Enim Desak Bupati Pecat Camat dan Bides Pemalas  
Dana Desa Baru Terealisasi 10 persen 
Mandiri Kejaksaan Agung Usut Bupati Korup  
Hati-Hati Bermain Media Sosial, Bisa Masuk Penjara 
Kejari Muara Enim : Jangan Takut Lapor Jika Ada Indikasi Penyalahgunaan Anggaran 
Penyidikan 2 Kasus Korupsi di Muara Enim Tunggu Audit BPKP