Penghargaan LAKIP, Muara Enim Raih Nilai B

Bahkan, dari 491 Kabupaten/Kota Muara Enim bersama 11 daerah lain yang meraih nilai B. Capaian nilai ini menempatkan kabupaten Muara Enim sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Selatan penerima nilai B untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, didampingi Menteri Negara PAN-RB, Yudi Chrisnandi pada Senin (8/12/2014) di Balai Kartini Jakarta Selatan kepada Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar.

Muzakir usai mnenerima penghargaan Muzakir mengungkapkan kegembiraannya atas capaian prestasi yang diraih Pemkab Muara Enim di bidang akuntabilitas kinerja tersebut.

“Saya berterima kasih kepada seluruh pegawai negeri di lingkup Pemkab Muara Enim atas kerja kerasnya,  sehingga kinerja dan prestasi semakin baik, sehingga akuntabilitas kinerja Pemkab Muara Enim mendapatkan nilai ‘B’ dari Kementerian PAN-RB” ujar Muzakir di Balai Kartini, Jakarta, Senin, (8/12/2014).

Muzakir berharap untuk kedepan agar Muara Enim mampu mempertahankan prestasi tersebut dan terus berupaya meningkatkan kinerja sehingga prestasi yang mampu diraih tersebut juga memberikan dampak bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim.

“Target ke depan adalah meraih nilai A untuk LAKIP. Komitmen kita sudah sangat jelas. Semua SKPD harus kerja keras, kerja cerdas dan dengan niatan yang ikhlas. Tahun 2015 tetap prestasi harus ditingkatkan dan kinerja juga harus ditingkatkan. Terpenting adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat yang harus kita tingkatkan,” pungkas Muzakir.

Pada Kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa kinerja dan kerja keras aparatur negara harus terarah pada tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ini membutuhkan perubahan pola pikir yang radikal. Aparatur negara harus mengubah mental priyayi menjadi pelayan. Di mana sebelumnya dilayani kini harus melayani masyarakat,” kata Menpan.
 
Dia menjelaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, bebas korupsi, kompeten dan akuntabel dan mampu melayani masyarakat. Orientasi input yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran harus ditinggalkan dengan lebih fokus pada output dan outcome bagi kemaslahatan masyarakat.

“Tanpa reformasi menyeluruh, pelayanan yang baik akan sulit terwujud. Hal itu akan menyebabkan investasi terhambat” ujar Yuddy. (Amr)

Berita Lain:
Kades Penyeleweng Bantuan Raskin Dijerat UU Tipikor
Polsek Lubay Tangkap Agen Togel
Terpilih Kembali Pimpin PERBASI, Faizal Janji Kembangkan Basket
Motor Raib di Pasar Malam
PPK dan PPS Belum Terbentuk, Tunggu Keputusan KPU Pusat
Aparat Bongkar Portal Warga Desa Tanding Marga
HUT Muara Enim: Bupati Ajak Masyarakat Tingkatkan Prestasi yang Sudah Diraih

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here