Mengingat, fungsi dua institusi tersebut salah satunya menjamin keamanan masyarakat dan negara. “Faktor-faktor pemicu gesekan konflik antara kepolisian dan institusi TNI tidak terlepas dari masalah perebutan lahan bisnis, kesejahteraan TNI, Polri yang minim, dan masalah kewenangan,” kata Sudding dalam diskusi mingguan, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin, (1/12/2014).
Paling krusial, lanjut Sudding, pemicu paling besar terjadinya gesekan adalah kewenangan yang berbeda antara Polri dengan TNI. Pasalnya, Polri yang berada langsung di bawah presiden memiliki kewenangan dan peluang mencapai kesejahteraan lebih besar.
“Anggota yang ada di tingkat bawah ketika lihat kemapanan salah satu pihak sementara pihak yang lain tidak seperti itu. Ini yang bisa meningkatkan terjadinya potensi-potensi konflik,” ujar Politisi Hanura itu.
Dia menjelaskan, negara juga perlu memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit TNI maupun Polri. Selain, melakukan pembinaan yang baik di kedua institusi, salah satunya dengan pendidikan komunikasi. “Kalau di luar akan terbawa, kalau ada konflik akan menggunakan jalan-jalan komunikasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, kedua institusi juga perlu memperkuat akuntabilitas internal dengan membuat sistem pengawasan dan berlapis. Terutama di institusi kepolisian yang mana reformasi birokrasi belum terlihat berjalan baik.
“Ketika ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa mengedepankan ego sektoral. Ego kedua institusi ini bisa menyatu,” kata dia. (Icha/Amr)
Berita Lain:
Samad minta tunda pemilihan komisioner KPK
PDAM Lematang Enim Terus Tingkatkan Pelayanan
PTBA Gelontorkan Dana Rp 9,2 Miliar untuk Pembangunan Masjid Agung Raya
Arah Pembangunan Kabupaten Muara Enim
Dwi Windarti, Wakil Ketua DPRD Muara Enim Perempuan Pertama
Peran Masyarakat Sangat Penting dan Diperlukan
“Reward and Punishment”, Sangat Diperlukan
Penghargaan Memacu Berikan Layanan Terbaik
Perhatian Lebih Pemkab Muara Enim Pada PNPM
Adipura, Bukti Semua Peduli Lingkungan
Riak Mewujudkan Kawasan Impian
