Arah pembangunan setiap kabupaten, harus mempedomani kebijakan pemerintah provinsi, demikian pula arah pembangunan provinsi harus berpedoman pada kebijakan yang ditentukan pemerintah pusat, sebagaimana dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk RKP Tahun 2013-2018, lewat Peraturan Presiden Republik Indonesian Nomor 39 Tahun 2013 pemerintah menetapkan tema pembangunan tahun 2014 adalah ”Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.
Dalam RKP 20013-2018 pemerintah menetapkan 11 Prioritas Pembangunan Nasional yakni: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. 2. Pendidikan. 3. Kesehatan. 4. Penanggulangan Kemiskinan. 5. Ketahanan Pangan. 6. Infrastruktur. 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha. 8. Energi. 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Tertular, dan Pasca Konflik. 11.Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjabarkannya dalam bentuk RKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 dengan tema “Kesinambungan Pembangunan”. Meliputi tujuh prioritas, yakni :
1.Tata kelola pemerintahan. 2.Pengembangan SDM, penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran. 3. Pengembangan agribisnis. 4. Pengembangan sumber daya energy. 5.Percepatan penyediaan infrastruktur strategis. 6.Pengembangan pusat olahraga nasional dan 7.Keberlanjutan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
Bagaimana Muara Enim? Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjabarkan arah dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat dan Pemprov Sumsel itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang diatur dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2013.
Merujuk pada visi pembangunan Kabupaten Muara Enim, yakni SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera), RPJMD 2013 2018 Kabupaten Muara Enim mengambil tema ”Pengembangan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, dengan menetapkan lima sektor prioritas pembangunan, yakni: 1. Penanggulangan kemiskinan. 2. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 3. Penyediaan Infrastruktur Sosial Ekonomi. 4. Revitalisasi Komoditi Unggulan Pertanian, dan 5. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.
Menurut Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan lima prioritas itu. Pertama masih adanya warga masyarakat di daerah ini yang hidup di garis kemiskinan (Data BPS 2012, masyarakat miskin di kabupaten ini 13,21 %), masih ada desa tertinggal, capaian target MDGs, sanitasi dan air bersih masih di bawah target. Lalu pengangguran terbuka masih ada (Data BPS 2012 sebesar 4,59%), dan yang tidak kalah pentingnya,kinerja birokrasi pemerintahan belum optimal.
“Intinya, banyak pekerjaan yang menjadi tugas dan tantangan kita kedepan. Karena itu saya sebagai bupati minta betul kepada seluruh jajaran—SKPD dan pihak terkait untuk benar-benar bekerja. Karena dengan begitulah kita bisa memajukan daerah ini yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat” kata Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dalam wawancara khusus kepada Kabar Serasan, medio September 2014 lalu.
Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim hanya sebesar 5,42 persen, naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,31 persen tapi masih di bawah laju. Pertumbuhan nasional (6,23 persen) dan juga laju pertumbuhan provinsi Sumatera Selatan (6,0 persen). Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2013 dipatok sebesar 5,7 persen.
Untuk mewujudkan itu Pemkab Muara Enim telah menyusun RAPBD 2014, salah satunya dengan menetapkan target pendapatan daerah yang diproyeksi meningkat, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil / DBH, Dana Alokasi Umum / DAU dan Dana Alokasi Khusus / DAK), dan Pendapatan lain Daerah yang Sah. Demikian pula dengan rencana anggaran belanja baik Belanja Tidak Langsung maupun anggaran Belanja Langsung, direncanakan mengalami peningkatan.
“
Saya sudah minta kepada seluruh SKPD, dalam penyusunan program dan kegiatan, mereka harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, dengan tetap mempertimbangkan factor keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan program, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing” ujar bupati.
Berdasarkan data dari RAPBD Kabupaten Muara Enim 2014, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 133.627.162.495,00, terdiri dari Hasil Pajak Daerah (ditargetkan sebesar Rp. 34.349.325.099,00), HasilRetribusi Daerah (ditargetkan Rp. 13.305.941.078,00), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (ditargetkan sebesar Rp. 13.616.042.440,00), sertaLain-lain PAD yang Sah (ditargetkan sebesar Rp. 72.355.853.878,00).
Lalu Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 1.406.866.688.758,19, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak (sebesar Rp. 753.698.210.758,19). Dana Alokasi Umum/DAU (ditarget sebesar Rp. 593.564.398.000,00), dan perkirakan Dana Alokasi Khusus/DAK (sebesar Rp. 59.604.080.000,00).
Untuk mencapai target itu, Pemkab Muara Enim telah membuat Kebijakan Umum Pendapatan Daerah, yakni dengan berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, melalui upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah tadi. Aparat juga diminta terus meningkat kansosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi agar kesadaran masyarakat dalamhal ketaatan membayar pajak dan retribusi juga meningkat.
“Pembiayaan pembangunan ini kan bukan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Muara Enim saja, tapi juga tanggung jawab Pemerintah provinsi, Pemerintah pusat, BUMN/BUMS/BUMD dan Masyarakat secara keseluruhan.Karena itu Pemerintah KabupatenMuara Enim akan terus berupaya melakukan koordinasi dan bekerja keras, agar apa yang kita inginkan bagi kesejahteraan masyarakat Muara Enim menjadi tercapai” demikian Bupati Muara EnimIr H Muzakir Sai Sohar menjelaskan.
Ia mengakui, untuk mewujudkan itu tidak mudah. Diperlukan tekad kuat, konsistensi serta ketekunan dan harmonisasi hubungan semua lini terkait, dan tentu saja, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan kebutuhan masyarakat. Soal yang terakhir ini, bupati mengaku pernah disarankan membangun rumah ibadah berskala besar, sebagai ikon daerah. Ia menolak gagasan itu, bukan tak setuju membangun rumah ibadah, tapi karena tidak mendesak.
“Masjid sudah banyak dan yang ada itupun tidak selalu penuh. Buat apa kita membangun masjid besar kalau hanya untuk lambang-lambangan saja tapi isi nya kosong. Lebih baik uang yang ada kita arahkan untuk hal yang lebih mendesak dan sedang dibutuhkan masyarakat. Itu menurut saya” tambah Bupati Muzakir sekaligus menutup pembicaraan. (Junel)
