Bahkan dari kelompok ini muncul wacana akan mempersoalkan kebijakan itu di parlemen, lewat penggunaan hak interpelasi anggotanya.
Menyikapi perkembangan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui wartawan di istana, usai meninjau pembayaran Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) di Kantor Pos Jakarta Timur, Rabu (19/11/2014),tampak tenang saja.
“Interpelasi kan hak bertanya, ya akan kita jawab. Pasti ada waktunya diminta, kita akan penuhi (panggilan DPR)” kata JK . Dia tak mempermasalahkan jika ada keinginan anggota DPR memanggil pihak pemerintah. Meski memastikan pemerintah akan hadir, namun JK belum menentukan apakah akan diwakili menteri atau akan datang sendiri.
Wacana interpelasi dari KMP muncul dalam rapat paripurna perdana DPR pasca islah KIH-KMP, Selasa (18/11/2014) di Gedung DPR RI. Saat itu politikus dari Fraksi PAN Yandri Susanto menginterupsi rapat yang baru dimulai dan menyatakan keberatannya atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia mengeluarkan wacana untuk menginterpelasi pemerintah.
“Saya usulkan anggo?ta gunakan hak intepelasi,” ujar Yandri dalam rapat paripurna Selasa (18/11) kemarin. Sejak itu, para politisi dari fraksi-fraksi KMP mulai bergerilya mematangkan rencana interpelasi ini, sekaligus memperhitungkan waktu yang tepat untuk melaksanakannya (Junel)
Berita Lain:
Golkar Percepat Munas 30 Nopember
PKS; Kenaikan BBM Perburuk Perekonomian
Sejarah Kenaikan BBM Bersubsidi di Indonesia   Â
Jokowi Resmi Naikkan Harga BBM
KemenPAN-RB dan KPK Teken MoU Cegah Gratifikasi
Â
Â
Â
