“Seharusnya yang kami kritisi ini dijalankan dulu oleh pemerintahan Jokowi-JK. Jangan itu diabaikan,” kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Mantan anggota Komisi VII DPR itu mengatakan, seharusnya pemerintahan Jokowi dapat membenahi pengelolaan di sektor energi. Guna mengetahui jumlah anggaran untuk konsumsi BBM sebelum menerapkan subsidi. “Sampai hari ini saya tidak percaya besaran subsidi. Itu hanya dibungkus berapa besaran, tidak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dia mengaku tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sepanjang pemerintah tidak menyampaikan secara konkrit masalah-masalah energi dan tidak ada komitmen dalam memberantas mafia energi. “Saya tidak mungkin mengikuti nurani yang bertentangan dengan kenyataannya,” lanjutnya.
Dia pun menantang partainya jika ingin memberikan sanksi, mengingat penolakannya dilandasi alasan objektif tentang dampak bagi masyarakat atas kenaikan harga BBM.
“Kalau partai berpikir sanksi silahkan saja. Saya pikir apa yang menjadi objektivitas yang saya kritisi, ini bukan sikap politik yang abstrak, ini konkrit jelas. Di mana tidak ada langkah konkrit yang jelas untuk menangani sektor energi,” kata dia. (Amr)
Baca Juga:
Mendagri Membolehkan WNI Kosongkan Kolom Agama Di KTP
Gerakan Efisiensi Bagi Semua Pejabat
Pemprov Banten Minta Pelabuhan Merak Dikembangkan
Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda Distop
Gubernur Sumsel Sambut Baik Rencana Kenaikan Harga BBM
Sejumlah Kepala Negara Tunggu Jokowi
Mendagri Tjahjo Larang Pejabat Gunakan Fasilitas VIP
8 Menteri Perempuan Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK
Profil 34 Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK
Â
Â
Â
Â
Â
