Hal tersebut disampaikan dalam Rapat paripurna DPRD Muara Enim pembahasan RAPBD tahun 2014, dengan agenda penyampaian pandangan fraksi, Kamis (19/1 /2013).
Juru Bicara Fraksi Bintang Peduli Nurani Rakyat (BPNR), Ahmad Subardi Akbar pada rapat paripurna itu meminta agar SKPD yang kinerjanya buruk segera dilakukan penggantian.
“Mereka terkesan nafsu besar tetapi tenaga kurang,” ujar Subardi.
Menurut Subardi, masing-masing SKPD ini mendapatkan alokasi anggaran tahun 2013 cukup besar. Tetapi tidak bisa melaksanakannya dengan baik, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2013 yang dimasukkan pada RAPBD tahun 2014 cukup besar
”Ini terlihat daya serap SKPD kurang sehingga dana yang begitu besar tidak dapat digunakan. Artinya kinerja SKPD kurang,” papar Subardi.
Hal senada dilontarkan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Tjik Melan.
”Kami minta saudara bupati agar mengevaluasi kinerja tim anggaran pemerintah daerah dan SKPD lingkup Pemkab Muara Enim,” jelas Tjik Melan.
Menurut Tjik Melan, kinerja SKPD ini lamban dan kurang serius. Contohnhya keterlambatan pengajuan draf RAPBD 2014 sehingga kurangnya waktu untuk melakukan pembahasan dengan baik. Akibatnya berdampak pada pengelolaan anggaran daerah belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Nasional yang tidak maksimal.
”Carut Marut perencanaan pembangunan tentu menjadi sanksi bila perencanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional menggunakan jasa konsultasi sebagaimana di atau dalam Perpres nomor 70 tahun 2012,” jelas juru bicara Fraksi Demokrat, Dwi Windarti.
Sebagai contah, lanjutnya bangunan SD Negeri 9 Kelurahan Tungkal Kota Muara Enim yang tidak disertai dengan anggaran pembongkaran gedung lama. Kemudian bangunan SD Negeri 8 Lawang Kidul dengan bangunan 2 lantai tidak tuntas karena tidak dianggarkan untuk lantai ruangan.
Pembangunan pagar SD Negeri 17 juga tidak selesai dilaksanakan karena menyisakan satu sisi bidang belum terpagar. Alasannya RAB yang ada tidak sesuai dengan pekerjaan.
”Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan perencanaan anggaran dan kegiatan perencanaan pembangunan fisik yang ada dalam lingkungan Dinas Pendidikan,” tegas Dwi. (Me)
