Hal ini disampaikan Muzakir dalam rapat bersama legislatif dan PT. Shenhua Guohua Lion Power Indonesia (SGLPI) perusahaan konsorsium proyek listrik dengan daya 2×300 MW.
Muzakir berpesan kepada pihak perusahaan agar memperhatikan masyarakat di sekitar perusahaan. ” Kita minta pihak perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pembangunan maupun operasionalnya nanti,” kata Muzakir di ruang rapat Bappeda Muara Enim, Rabu (07/09/2016).
Sementara Ketua Komisi Satu DPRD Kabupaten Muara Enim Faizal Anwar SE minta kepada eksekutif untuk tidak mudah memberikan izin kepada perusahaan.
” Kita harus benar-benar selektif dan berhati-hati di dalam memberikan perizinan. Jangan sampai kesepakatan awal ini nantinya akan di jadikan modal awal oleh pihak perusahaan. Kita tak ingin karena sudah mengantongi izin prinsif akhirnya mereka semaunya saja di dalam melaksanakan pekerjaanya,” tegas Faizal.
Menurut Faizal banyak hal yang harus di pertimbangkan. Baik itu aspek lingkungan, aspek ketenagakerjaan maupun aspek lainya. ” Kita tidak menolak Investor untuk membuka usaha di bumi serasan sekundang. Silahkan mereka berinvestasi selagi mereka mentaati aturan yang di sepakati dan sama sama menguntungkan,” tandas Faizal.
Sementara itu Perwakilan SGLPI, Bismo Adi, usai laporan presentasi izin lokasi dihadapan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati Nurul Aman, unsur Muspida serta pihak terkait lainnya.
Bismo menyebutkan izin lokasi SGLPI dengan nama proyek Sumsel-1 berada pada lahan seluas 700 hektar terletak di Kecamatan Rambang Dangku di Desa Tanjung Menang dan Kecamatan Belimbing di Desa Belimbing Jaya, Air Cek Dam, Darmo Kasih dan Belimbing lebih kurang 48 kilometer dari Kota Muara Enim.
Bismo mengatakan bahwa proyek Sumsel-1 ini ialah proyek penawaran yang dibuka PLN pada Desember 2014 untuk memenuhi permintaan listrik sistem Sumatera Selatan yang bersumber pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara kapasitas 2 x 300 MW. SGLPI sendiri merupakan perusahaan konsorsium China Shenhua dari China dan LPE dari Indonesia.
“Setelah mendapatkan izin lokasi, lalu kita bisa melaksanakan tahap selanjutnya seperti penilaian dampak lingkungan,” terang Bismo.
Selain itu Bismo berjanji untuk membangun kantor di Muara Enim. Sehingga pajak NPWP perusahaan masuk ke kas daerah. ” Terkait tenaga kerja, kita akan banyak menggunakan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Editor: Amri
