Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo terus berkreasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan warga masyarakat. Tidak hanya di bidang pembangunan infrastruktur yang kini dilakukan di sejumlah wilayah, tapi juga ekonmi rill, sampai lapisan paling bawah, yakni rakyat dalam kategori miskin
Panjangnya mata rantai dari pusat prodksi—termasuk hasil pertanian hingga ke pasar konsumen, menjadi penyebab mahalnya harga=harga kebutuhan pokok. Begitu pula ruwet dan berbelitnya birokrasi, membuat proses pelayanan publik menjadi tidak maksimal,
Ambil contoh pendistribusian beras bagi warga miskin (Raskin). Bukan cerita baru banyak Raskin sampai ke tangan penerima dalam keadaan sudah tak layak konsumsi, banyak kutu. Itu karena panjangnyha mata rantai, dari pembelian di petani, penyimpanan hingga pendistribusian yang terlalu panjang. Kebutuhan pokok lainnya, seperti minyak makan, gula, tepung sampai gas elpiji harganya tinggi, juga karena panjangnya proses sampai ke warga sebagai konsumen,
Di sisi yang lain, warga juga kerap megeluh, berbelit-belitnya sistem pembayaran listrik, air PAM, telepon dan berbagai urusan lain, karena harus melewati serangkaian prosedur, dan antrean panjang.
Maka kini, hadirnya program pelayanan nontunai melalui elektronik warung Kelompok Usaha Bersama (e-Warung KUBe) patut diapresiasi, disambut positif oleh kita semua. Lewat program yang digagas Kementerian Sosial ini, pemerintah di satu sisi ingin memangkas panjangnya mata rantai proses produksi sampai ke konsumen, di sisi lain, mengantisipasi tak terkendalinya harga kebutuhan pokok.
Karena kartu e-Warung KUBe tidak semata bisa melakukan pembelian kebutuhan pokok secara non tunai dengan harga lebuh murah, tapi juga—di warung yang sama, bisa melakukan pembayaran listrik, air dan keperluan lain. Bahkan bagi peserta Program Keluarga Sejahtera (PKH) bisa menerima Raskin secara langsung di tempat itu.
Bagaimana bisa demikian? Karena warung-warung tersebut telah menjalin kerjasama dengan bank setempat, di mana lewat kerjasama itu, warung tersebut memungkinkan melakukan pelayanan pembelian non tunai, lewat alat tertentu, mirip seperti alat pembayaran kartu kredit. Keuntungan lain bagi warga, harga barang sudah ditentukan, tidak mungkin dinaikkan sepihak oleh pemilik warung. Sangat praktis dan membantu.
Empat kota, yakni Malang, Sidoarjo, Mojokerto, dan Makassar dijadikan Kementerian Sosial sebagai wilayah proyek percontohan program e-Warung) KUBe Program Keluarga Harapan (PKH) ini, akhir Jui 2016 lalu.
Hasil ujicoba, para ibu yang menerima pelayanan mengaku sangat puas. Karena itu kini menjadi tugas pemerintah melalui Kemensos untuk terus mensosialisasikan program ini, dan menambah jaringan pelayanan sampai ke pelosok tanah air, sehingga masyarakat terbantu. Sehingga slogan pemerintah: Negara Hadir di Mana dan Kapan pun Rakyat Membutuhkan, bnar-benar dirasakan warga masyarakat.
Penulis: Firdaus Masrun
Baca juga Opini lain:
KTP Elektronik
Kebiri, Tepatkah ?
Awas Narkoba
Calon Tunggal
Testimoni Freddy
Menteri Arcandra, Kegaduhan Baru?
Maaf
Puasa Bersihkan Hati
Pilkada Serentak
Zigzag
Hak Memilih
UU Desa
Perjalanan Dinas
DOB, Buah Simalakama
