“Dari sisi aktor, pelaku yang paling banyak diadili tahun 2015 adalah pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah sebanyak 225 terdakwa, selanjutnya pihak swasta sebanyak 140 terdakwa dan anggota DPR/DPRD sebanyak 16 terdakwa,” ujar peneliti ICW, Aradila Caesar, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Aradila menjelaskan bahwa banyaknya PNS dan pihak swasta mendominasi putusan pengadilan tipikor mengindikasikan adanya persoalan serius terkait hubungan kedua aktor tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.
“Besar kemungkinan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi primadona sektor yang dibajak untuk meraup keuntungan,” tandasnya.
Sumber: BeritaSatu
Â
Â
Â
Advertisement